Penggunaan Tiket Elektronik Atasi Sejumlah Masalah Pelayaran
frasamedia.com, Tanjungpinang – Sejumlah masalah pelayaran di Tanjungpinang, sebagian besarnya dapat diselesaikan melalui implementasi penggunaan tiket elektronik atau e-ticketing.
Kepala KSOP Tanjungpinang, Ridwan Chaniago menjelaskan, masalah-masalah yang muncul di pelabuhan dan pelayaran, dapat selesaikan melalui penggunaan tiket elektronik.
Menurutnya, tiket elektronik memiliki sejumlah keuntungan. Antara lain mengurangi penggunaan kertas, menjamin keselamatan pelayaran melalui data manifest penumpang yang valid.
Selain itu, kata Ridwan, implementasi penggunaan e-ticketing memeilik keuntungan lain seperti dapat memberikan informasi penumpang secara real-time atau instan.
“Masih banyak permasalahan terkait pelayaran. Salah satunya dapat diatasi melalui penggunaan e-ticketing,” kata Ridwan Chaniago saat bertemu Gubernur Kepri, Ansar Ahmad di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa (30/5/2023).
Namun, untuk mewujudkan penggunaan e-ticketing di pelabuhan Tanjungpinang, perlu kolaborasi dan kerja sama antara KSOP dan Pemerintah Provinsi Kepri.
Saat ini, terdapat penerapan kebijakan, meskipun masih menggunakan sistem manual. Setiap penumpang yang naik ke kapal, harus mendaftarkan namanya sesuai dengan kartu identitas (KTP).
“Sekarang, sudah saatnya beralih ke sistem digital, sehingga pelayaran dapat dipantau secara real-time. Selain meningkatkan keteraturan administrasi,” jelas Ridwan.
“Sistem ini juga akan mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara penumpang yang naik dengan manifest yang ada. Hal ini penting terutama setelah kecelakaan kapal baru-baru ini,” tambahnya.
Pemprov Kepri Sambut Baik Penggunaan e-ticketing
Gubernur Ansar Ahmad menyambut baik implementasi e-ticketing dan siap memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaannya di pelabuhan.
“Hambatan-hambatan memang butuh kolaborasi dalam penyelesaiannya, dan kita siap mendukung itu” kata Ansar dalam keterangannya.
Selain itu, Ansar juga menyoroti pentingnya menertibkan fasilitas-fasilitas keselamatan di laut. Ia menekankan perlunya penegakan ketegasan terhadap kapal-kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan.
Gubernur Ansar menyadari bahwa seringkali setelah terjadi kecelakaan di laut, pihak-pihak yang terlibat, seperti saling menyalahkan atas kejadian tersebut.
“Dalam hal ini, yang menjadi korban adalah masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap agar tindakan tegas diambil terhadap kapal yang melanggar standar keselamatan, guna mencegah kejadian yang merugikan masyarakat,” jelas Gubernur.
Tak hanya itu, Gubernur menjelaskan bahwa keberadaan pelabuhan tikus juga sangat merugikan karena tidak memenuhi kewajibannya terhadap negara.
Menurutnya, jika semua aktivitas pelayaran di Kepri melalui pelabuhan resmi, maka perolehan pajak lebih besar. Selain itu, Kepri mendapatkan manfaat besar dalam negosiasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Saya harap dengan langkah-langkah yang diambil untuk menertibkan fasilitas keselamatan di laut dan mengatasi permasalahan pelabuhan tikus. Masyarakat Kepri akan dapat merasakan peningkatan keselamatan dan keadilan dalam sektor pelayaran,” terang Ansar.
“Semoga kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat dapat diminimalisir di masa depan, sehingga laut di Kepri menjadi area yang aman dan produktif bagi semua pihak yang terlibat,” tambahnya.
Editor: Ran